WARTABUMIGORA. LOMBOK BARAT – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan memberikan terobosan program-program di instansinya.
"Apakah bapak-bapak akan melaksanakan program dan meningkatkan motivasi kerja di Lombok Barat ini dan selalu bekerja dan berkoordinasi dengan baik?. Sasarannya adalah kita bekerja dengan baik. Itu intinya," tegasnya di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemkab Lobar yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (29/1).
Sejak mendampingi Bupati Fauzan Khalid, Sumiatun mengaku penilaiannya atas kinerja OPD masih kurang optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumiatun adalah keterlembatan penyelesaian pekerjaan pembangunan atau proyek. Bahkan ada proyek yang sampai diputus kontrak karena kehabisan waktu.
"Kali ini saya akan mengultimatum Kepala OPD. Jika tahun 2020 masih saja terjadi proyek yang terlambat, saya persilahkan saudara mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Ini sebagai peringatan untuk bapak-bapak dari Pak Bupati, saya dan Pak Sekda," tegasnya.
Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar Ahad Legiarto memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran tahun 2020 di Lobar. Dijelaskan Ahad, tahun ini ada 118 paket yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa.
“Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan penunjukan KPA dan PPK,” ujarnya.
Untuk percepatan, pihaknya telah melakukan percepatan dalam meng-entry data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Sebelum tanggal 27 Januari kemarin, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.
“Kemudian kami melakukan workshop kemarin dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen.
Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen mengentry SiRUP. Antara lain, Bappeda, Sekertariat DPRD, Kantor Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil Lobar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lobar.
"Mohon dukungannya kepada Kepala OPD untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entry di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa," tutupnya.(llu).
0 Komentar