WARTABUMIGORA, DOMPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Sabtu (29/2/2020) melantik dan mengambil sumpah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Dompu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu (Pilbup/Pilkada) Tahun 2020.
Acara yang dipimpin Ketua KPU Dompu Drs. Arifuddin di Aula Kantor KPU Dompu ini, dihadiri
Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin, Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, Dandim 1614/Dompu Letnan Kolonel Infantri Ali Cahyono, S.Kom, Ketua DPRD Dompu Andi Bakhtiar PAr, Divisi Data dan SDM KPU NTB, H. Syamaudin, Perwakilan Kejari Dompu Rizky Ramadhan SH, Ketua KPU Dompu
Drs. Arifuddin beserta empat orang Komisioner, Ketua Bawaslu Dompu
Drs. Irwan bersama dua orang Komisioner, Sekretaris Bawaslu
H. Irham SH beserta seluruh staf,
Sekretaris Bawaslu Dompu Syaifuraffi, S.Ip bersama staf.
Hadir juga, Kepala Bakesbangpoldagri Dompu
Ir. H. Fakhrurozi, Kepala Kemenag Dompu Drs. H. Samsul Ilyas dan para anggota PPK yang dilantik
(40 orang/8 Kecamatan) serta undangan lainnya.
Acara diawali dengan
pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Ketua KPU Kab Dompu Drs. Arifudin terhadap 40 orang anggota PPK. Lalu dilajutkan dengan penandatanganan berita acara penyumpahan dan pelantikan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Dompu. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penanda tanganan Pakta integritas oleh seluruh anggota PPK yang dilantik.
Adapun nama- nama anggota PPK se-Kabupaten Dompu yang dilantik dan diambil sumpahnya antaralain
Kecamata Dompu Muhamad Zailany, Agus Rizal, Ilham, Wahyudin dan Sri Irjayanti.
Kecamatan Pajo Firmansyah, Silviani Agustina, Avan Afrullah, Muhamadin dan Lu'uwal Marjan. Kecamatan Hu'u Supartini, Gunardin, Sahnan Jayadi, Mahruf dan Muhammad Izzul Islam. Kecamatan Woja Syalahuddin, Irfan, Alimin, Desi Wahyuningsih dan Muhammad Irfan.
Kecamatan Manggelewa Saiful Bahri, Harto Ariyanto, M. Zulsalimun, Maswan, Dedi Fahrudin. Kecamatan Kilo Endang Pujiastuti, Firdaus, Faruk, Bambang
dan Muhammad Subhan. Kecamatan Kempo Syamsuddin, Muhammad Azhar, Savrin, Yuni Khaerunissa dan Agus. Kecmatan Pekat Hermansyah, Imran Syamsuri, Hasbullah, Muhammad Hiftansyah dan Sudirman.
Ketua KPU Dompu Drs. Arifudin, melalui penyampaiannya meminta
anggota PPK segera menyesuaikan diri dengan lingkup tugasnya yang baru dan menjaga netralitas dan jujur terkait tugasnya selaku anggota PPK.
"Suksesnya tugas pelaksanaan Pilkada tergantung penyelenggara dengan dukungan aparat keamanan TNI/Polri dan lembaga serta pihak terkait lainnya," ujar Arifudin.
Arifudin menjelaskan, tugas lain penyelenggara Pilkada yakni merencanakan dan melaksanakan anggaran Pilkada dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemkab Dompu yang telah memberikan dana hibah untuk Pilkada. "Selain itu dalam tahapan pencairan anggaran selama ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala," paparnya.
Arifudin menyebut, pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, KPU Dompu telah menandatangani NPHD sebesar Rp.15 milyar dengan rincian untuk honorer badan adhok mulai PPK hingga PPS dan petugas lapangan lainnya (KPPS), sebanyak Rp. 7,7 miliar dan sisanya untuk logistik.
"Saya ingin menegaskan tidak ada larangan bagi PNS/ASN atau honorer untuk menjadi anggota PPS di Desa/Kelurahan.
KPU telah menerima data Dp4 dari Kemendagri RI sebanyak 164. 631 orang," terangnya.
Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, melalui penyampaiannya juga berharap agar Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dompu dapat berjalan dengan aman dan damai serta mendapatkan hasil pemimpin Daerah yang terbaik.
Ia menyebut, terkait Pilkada banyak agenda atau program Pemkab Dompu yang tertunda untuk tahun 2020 karena sebagian anggaran difokuskan untuk Pilkada. "Namun, hal itu tidak akan mengganggu kegiatan dan program lainnya. Karena menganggarkan untuk pelaksanaan Pilkada adalah hukumnya wajib," jelas Bupati Dompu.
Bupati Dompu menegaskan, pihaknya tetap mengijinkan aparaturnya ASN untuk menjadi anggota PPS pada Pilkada serentak Tahun 2020."Itu tidak apa apa karena hal tersebut merupakan tugas Negara," katanya.
Komisioner KPU Provinsi NTB, H. Syamaudin (Divisi Data dan SDM), mengatakan, pihaknya juga berharap agar anggota PPK segera melaksanakan tugasnya dengan baik karena tugas tersebut merupakan amanah dari Negara yang harus di jalankan dengan baik.
"Terkait adanya kasus yang dialami oleh salah satu oknum anggota komisioner KPR RI, supaya hal itu tidak melemahkan semangat para penyelenggara Pemilukada," ungkapnya.
Ia menyebut, kejadian tersebut akan menjadi motivasi dan tantangan untuk membuktikan bahwa Pilkada serentak di seluruh Indonesia (270 Kota/Kabupaten) bisa menghasilkan Pemilukada yang baik, amanah dan Jurdil. "Anggota PPK adalah ujung tombak suksesnya Pilkada setentak tahun 2020," kata H. Syamaudin. (Rul).
0 Komentar