WARTABUMIGORA, DOMPU - 256 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu, Senin (24/2/2020) mendatangi kantor Pemda Dompu. Kehadiran CPNS K2 ini untuk bertemu langsung Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, guna mempertanyakan realisasi SK PNS.
Kehadiran 256 CPNS K2 ini, diterima Asisten Administrasi Umum Setda Dompu Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap, Kepala BKD dan PSDM Dompu Ir. Ruslan dan hadir juga dalam momentum ini Wakil Ketua Komisi I DPRD Dompu yang saat itu langung melakukan dialog bersama di ruangan rapat kantor Bupati Dompu.
Perwakilan 256 CPNS K2 Dompu Kusuma Atmaja S.Pd mengatakan, kehadiran pihaknya disini untuk mempertanyakan kapan SK PNS tersebut diterbitkan. Sudah lima tahun pihaknya menunggu realisasi SK tersebut. "Sampai kapan lagi kami 256 menunggu hak kami," ujarnya.
Kusuma mempertanyakan sikap Pemda Dompu dalam hal ini Bupati Dompu. Padahal, selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
"Ombudsman dan BKN RI sudah melayangkan surat kepada Bupati Dompu meminta agar SK PNS segera direalisasikan. Lalu apa lagi yang ditunggu oleh Bupati," ungkapnya.
Menurut Kusuma, belum diterbitkan SK PNS tersebut sama halnya Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin menggantung nasib 256. Padahal secara kententuan dan aturan menyatakan bahwa 256 tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum. "Tapi sayangnya sampai hari ini. Bupati Dompu belum juga menandatangi SK PNS kami," katanya.
Tidak hanya itu lanjut Kusuma, selama ini Pemda Dompu hanya bisa memberikan janji-janji dengan menyatakan SK PNS tersebut masih dalam proses dan akan diserahkan kepada 256. "Tapi nyatanya janji itu sampai sekarang janji itu belum juga direalisasikan," bebernya.
Diakui Kusuma, selama ini pihaknya terus menempuh upaya untuk mendapatkan keadilan. Bahkan sejak dulu melaporkan permasalahan ini di Ombusman RI. Tahapan demi tahapan dilakukan juga oleh pihaknya, termasuk berkoordinasi dengan BKN RI.
"Ombusman RI sudah mengirim surat perintah kepada Bupati Dompu sejak bulan November 2019. Namun surat itu belum juga ditindaklanjuti oleh Bupati," jelasnya.
Bahkan tidak hanya itu sambung Kusuma, dulu pihaknya diminta untuk meminta telaan kepada APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Dompu. Lalu, hal itu sudah dilakukan berdasarkan hasil rapat atau hearing di Kantor DPRD Dompu yang juga dihadiri pihak Kejaksaan.
"Rapat di DPRD kemarin menyatakan tidak masalah dengan 256. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi nyatanya, sampai detik ini mengenai SK PNS kami belum juga ada titik terang," terangnya.
Mengenai respon Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, kata Kusuma, tadi Bupati Dompu juga hadir dalam dialog yang berlangsung di ruangan rapat Kantor Bupati Dompu.
"Dalam rapat tadi, Bupati meminta kepada 256 agar bersabar dan menunggu hasil pertemuan di Ombusman RI dalam waktu dekat ini," jelasnya mengutip penyampaian Bupati Dompu.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Dompu Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap, saat berdialog dengan 256 CPNS K2 Dompu mengaku, Ombusman RI baru-baru ini mengirim surat meminta Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin untuk hadir di kantor Ombusman. "Bupati diminta hadir guna membahas kaitan 256," jelasnya.
Dasar ini lanjut H. Gaziamansyuri, pihaknya meminta 256 CPNS K2 agar bersabar sembari menunggu hasil dari pertemuan Bupati dengan Ombusman nantinya. "Kami minta agar semuanya bersabar," pintanya.
Sebelumnya, aksi mendatangi Bupati Dompu yang dilakukan 256 CPNS K2 Dompu diawali dengan ujukrasa dengan membawa panflet yang bertuliskan berbagai tuntutan dan aspirasi 256.
Bahkan dalam momentum ini, sempat terjadi ketegangan antara massa 256 dengan sejumlah anggota Sat Pol PP Pemda Dompu yang saat itu berjaga depan pintu masuk ruangan tunggu kerja Bupati Dompu.
Namun situasi kembali kondusif, setelah massa 256 diijinkan masuk kedalam ruangan rapat kantor Bupati Dompu yang saat itu langsung melakukan dialog. (Rul)
0 Komentar