Hal ini di ungkapkan Komisioner bidang Hukum Dr. Zaki Abdillah digelaran Konfermasi pers yang difasilitasi Humas protokol Pemda KLU, Jum'at (4/12/2020).
Dalam penyampaiannya, penyelenggaraan kali ini dirasakan cukup menguras tenaga, pasalnya pemilu kali ini terlaksana ditengah wabah Covid-19.
Terkait hal itu tentulah berimbas pada tingakat partisipasi pemilih. Kali ini KPU menargetkan capaian partisipasi tersebut mencapai 75 persen seperti tahun sebelumnya.
"Kita optimis capaian partisipasi 75 persen, dalam kondisi normal partisipasi kita cukup tinggi bahkan ke Dua tertinggi dari Sumbawa," katanya.
Dirinya menyebutkan tantangan Pilkada ditengah pandemi ini cukup berat, namun KPPS telah dibekali APD seperti Baju Asmat dan kebutuhan Prokes pula sudah beradaptasi dengan Covied-19. Optimasi itu juga didasari atas sosialisasi yang dilakukan dari target sosialisi sebanyak 20 kali tercapai 16 kali dan sudah maksimal.
Langkah efektif dan mendalam telah dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
" Memang tidak bisa dipungkiri tantangan kita kedepan yaitu akurasi data dan tingkat partisipasi pemilih, tapi uji publik tentang DPS hingga desa bahkan dusun sudah kami laksanakan", urainya.
Dikesempatan yang sama Ketua Bawaslu Adi Purwanto, SE menyampaikan dirinya bersama jajarannya telah membentuk lembaga Adhock PPK dan PPS, keberadaan lembaga Adhock tersebut guna memaksimalisasi pengawasan di semua tahapan, mulai tahapan pencalonan, penyusunan, pemutahiran daftar pemilih, tahapan kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik hingga pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember nantinya, urainya.
"Kita mengawasi penyelenggaraan pilkada ini disemua tahapan sesuai dengan perundang-undangan, termasuk pembuatan lembaga Adhock," kata dia.
Untuk memastikan Independen nya anggota lembaga Adhock Bawaslu cukup tertatih mencari sumber daya yang tidak ada aroma afiliasi dengan salah satu calon. Diakuinya head tohead ini dirasakan berat. Berbeda pada Pilkada 10 tahun lalu, saat ini cukup banyak berseliweran fitnah yang mengarah ke Bawaslu mengatakan tidak netral.
Kendati demikian, pada tahapan pencalonan lalu ada pasangan calon perseorangan Irwan- Muhamad melakukan pendaftaran ke KPU, namun ungkapnya seraya menjelaskan calon perseorangan tersebut disetop Bawaslu lantaran terendus ada upaya lobi untuk diloloskan karena tidak melengkapi persyaratan.
Selain itu pengawasan Bawaslu terhadap dua pasang calon yaitu Nadi dan Joda, pada tahapan pelaksanaan kampanye telah mengeluarkan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran Prokes ke KPU. Pula Bawaslu juga merekomendasikan posisi PAN untuk dikeluarkan dari partai pengusung salah satu pasangan calon.
" Jadi kami dari Bawaslu telah beberapa kali membuat rekomendasi ke KPU mulai dari tahapan pencalonan hingga tahapan Kampanye, tinggal kami menunggu hasil lanjutan rekomendasi dari KPU", pungkasnya.(David)
0 Komentar