WARTABUMIGORA MATARAM - Setelah melewati tahapan panjang melalui kegiatan Musyawarah Daerah ( Musda ) diikuti peserta dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, Sabtu (27/02/21) di hotel Bidari. Akhirnya, mendaulat nama Zubaer, S.Pd, M.SN sebagai Ketua DPW Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) Provinsi NTB yang terpilih secara aklamasi.
Beserta seluruh pengurus baru, rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian SK sekaligus pelantikan oleh wakil gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah M.Pd di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, ahad (28/02/21).
Dalam sambutannya, Zubaer mengungkap, ketidak sinkronan aparatur desa yang marak terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan. Maka atas dasar itu, diperlukan regulasi atau dukungan kuat untuk mengaturnya. Sehingga pembentukan PABPDSI dapat menjadi solusi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur, mengarahkan, faktor utama yang membuat pembangunan desa berjalan sukses adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebab, BPD memiliki posisi yang strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan Peraturan Desa ( Perdes ).
"Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai," kata wagub.
Ummi Rohmi, sapaan akrabnya, menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB sendiri memiliki program unggulan berbasis Desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen Desa untuk ikut mensukseskannya. Seperti program revitalisasi posyandu, zero waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta penyediaan bank sampah di setiap desa.
"Untuk mewujudkan program-program itu harus didukung dengan kesadaran semua masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD dalam memajukan Desa" tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI pusat, Fery Hardianysah menambahkan, PABPDSI secara nasional sudah resmi dibentuk sejak tahun 2009. Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan berintegritas.
"BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment Desa, Sehingga harus mendapat tempat yang layak" paparnya.
Diketahui, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di NTB merupakan provinsi kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.
Untuk langkah kongkrit, pihaknya mengaku akan menunjukkan dedikasi ke masyarakat dengan mencanangkan pembangunan sekolah Desa dalam waktu dekat.
Lalu Mustajab Aziz, salah seorang Dewan Pakar PABPDSI NTB terpilih sekaligus selaku Ketua BPD Desa Pelambik Kec. Prabarda Lombok Tengah, beranggapan, sangat mengapresiasi keberadaan organisasi ini. Menurutnya, inilah jawaban dari apa yang diharapkan, guna menguatkan kejelasan tupoksi BPD. Sehingga dapat diketahui semua kalangan dan tidak menimbulkan gesekan lagi diinternal aparatur Pemdes dan masyarakat agar pemerintahan Desa benar-benar dapat berjalan dengan baik.
" Apalagi bisa didukung dengan Pergub, lebih bagus lagi, pastinya pengabdian kami tentu akan semakin totalitas dalam membantu kinerja kerja Kepala Desa," Pungkasnya. ( irs ).
0 Komentar