LOMBOK UTARA, WartaBumigora - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kabupaten Lombok Utara dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis ( 19/10/2023 ).
Workshop dilaksanakan secara langsung dan dibuka oleh Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST.,M.Eng dengan menghadirkan tiga narasumber yakni, Anggota komisi XI DPR RI Dra.Hj. Wartiah., M.Pd, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Sidi Purnomo, Ak. M.Si, Inspektur V Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Inspektur Bidang Investigasi dan Pengawasan Dana Desa) Hasrul Edyar, S.Sos, M.AP, CRMO dengan moderator Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM.Workshop diikuti oleh unsur perangkat daerah, camat, dan kepala desa serta perangkat desa di lingkungan Kabupaten Lombok Utara.
Ketua Panitia penyelenggara Agus Sutarya, SE melaporkan bahwa kegiatan workshop memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dalam penggunaan dana desa berdasarkan potensi desa yang dimiliki.
"Para peserta dalamkegiatan ini menliputi kepala PD terkait, Camat dan aparatur desa,pendamping desa dengan jumlah keseluruhan peserta sekitar 180 orang,"katanya.
Wabup Danny menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama keberhasilan program pemerintah.
"Memajukan desa adalah upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Masih kata Danny sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023,Pemerintah desa di KLU telah mengelola anggaran sebesar Rp. 626.462.873.079 yang terdiri dari dana desa sebesar Rp. 3367.607.020.000, dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 217.125.177.900, alokasi dana desa sebesar Rp. 43.730.675.179.
"Pengelolaan keuangan yang baik telah menjadi tekad Pemda KLU yang secara teknis diterapkan melalui pengelolaan keuangan yang baik, profesional, transparan dan akuntabel, semuanya itu merupakan suatu keharusan dalam pencapaian koridor pemerintahan yang ideal,"katanya.
Desa memiliki ruang yang luas untuk dapat berkembang menjadi desa maju dan mandiri dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
“Pemerintah KLU memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini oleh Perwakilan BPKP untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait tata kelola keuangan desa,"ucapnya.
"Pesan saya agar para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan workshop dengan serius sehingga menghasilkan output yang baik dan maksimal serta mampu diterapkan di desa masing-masing,"lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hj. Wartiah menyampaikan bahwa pencapaian dana desa semakin baik ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan di pedesaan, penurunan angka kemiskinan paska pandemi dan terbukanya lapangan kerja baru.
Lebih lanjut kata Legislator asal Asal Pulau Lombok ini, dapat dibuktikan dalam 5 tahun terakhir, serapan tenaga kerja, dana desa naik hingga 4 kali lipat, selain itu menurunnya penduduk miskin di pedesaan menjadi 14,1 juta mengalami pengurangan sebanyak 3,84 juta jiwa.
"Alokasi dana desa sebesar Rp71 triliun atau mencapai 8,2 persen dari total dana transfer daerah," tuturnya.
Kegiatan Workshop mampu membantu seluruh aparat desa agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk membangun desa dimana DPR RI komisi XI akan terus bekerjasama dengan mitra kerja untuk berupaya meningkatkan pemanfaatan dana desa sehingga lebih efektif dan optimal dalam pemanfaatannya, sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa.
0 Komentar