𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔,𝗕𝗜𝗠𝗔- Regulasi masyarakat adat di Bima ini sudah waktunya. Mendorong perda ini adalah mandat konstitusi negara pasal 18 B ayat 2 UUD 1945.
Jadi sudah waktunya, dimana situasi masyarakat adat diberbagai tempat mengalami korban kebijakan baik atas korban kebijakan pemerintah maupun oleh investasi.
" Sehingga masyarakat adat selalu menjadi korban. Maka dengan hadirnya perda ini adalah sebagai bentuk mencegah kriminalisasi masyarakat adat dan sebagai bentuk negara memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat ini." Ungkap Jasardi biro advokasi PW AMAN NTB. Sabtu (10/3/2024).
Menurut dia, Semiloka yang di gelar oleh kami AMAN Bima adalah untuk menjamin kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat, karena disisi lain di AMAN Bima sudah ada BUMMA sekolah adat dan lain sebagainya.
"Ini yang kita dorong pemerintah Agar memperhatikan masyarakat adat, Ayaturrahman ketua BPH AMAN Bima. Kadis PMD Kabupaten Bima, kita harapkan nanti ada sinergi antara masyarakat adat di desa cari format terbaik untuk program yang baik diberikan. Saya harapkan AMAN Bima terus jalin komunikasi dan kerjasama," ungkap Kabid. Budayan Bima.
"Jadi situs ritus masyarakat adat dan sejarah masyarakat adat Harus terus di gali lagi. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja." Diakhir semiloka, Jasardi Gunawan alias sapaan akrabnya JG ini diteriakan oleh forum dan sekaligus forum agar mendokan untuk maju calon Bupati Sumbawa, bahkan teman-teman masyarakat adat di Bima siap turun tangan ke Sumbawa untuk menjadi sukses ungkap Ade yang juga pengurus AMAN Bima.
Titik tekan yang disampaikan oleh narasumber Jasardi, dari sekarang cari peluang yang terbaik kalau memang perdanya bisa silahkan dorong perda, tapi kalau SK Bupati dorong SK Bupati tidak bisa di level kabupaten bisa juga di desa.
"Pokoknya semua ruang di isi, mulai sekarang bentuk tim kecilnya mulai identifikasi pelan-pelan masalahnya. Kerjakan lakukan dan laksanakan." katanya.
0 Komentar