SPACE IKLAN

header ads

𝗛. 𝗠. 𝗦𝘆𝗮𝗳𝗿𝘂𝗱𝗶𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗧𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗶!

HMS Buka Kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat Tentang SDKP Bersama Ditjen PSDKP.

Jumat, 14 Juni 2024.
Oleh, Eldan.
Editor, Baiq Nining.

𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗,𝗞𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗜𝗠𝗔 -Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menggelar bertempat di Aula Villa Wasata Kolo Kelurahan Kolo Kecamatan Asa Kota Kota Bima pada Jum'at 14 Juni 2024..

Turut hadir pada kegiatan yakni, Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST,. MM (Anggota Komisi IV DPR RI), Pengawas perikanan ahli utama ditjen PSDKP, Kapala Diskanlut Provinsi NTB, Kota Bima, dan warga seputar pesisir pantai Kota Bima.

Sebelum acara dimulai, dilakukan penyerahan rompi dan tompi kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Ir Nugroho Aji, M. Si.


Dalam sambutannya, anggota Komisi IV DPR RI Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST,.MM menyampaikan, kegiatan ini sengaja dipilih di Kolo di pesisir. 

Pria yang akrab disapa HMS itu berpesan, agar bantuan yang pernah ia serahkan tetap dijaga dan dirawat supaya bisa memberikan manfaat mensejahterakan masyarakat pesisir. 

Tak hanya itu, dia memberi tips kepada pokmaswas cara membudidayakan ikan kerapung agar harganya memuaskan para pembudidaya. 

"Kalau mau berbudidaya ikan kerapung jangan besar-besar cukup 1 kilogram supaya harganya memuaskan, sebab kalau ikan kerapung lebih dari 1 kilogram bukan tambah mahal justru harganya lebih murah dibandingkan yang berat 1 kilogram," ungkapnya. 

HMS juga ingin para nelayan dimasukkan ke asuransi keselamatan supaya pemerintah hadir membantu para nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut. "dari mana anggaran untuk asuransi itu, ya dari APBD"terangnya.

Bagi seluruh nelayan agar mendaftarkan diri ke kantor DKP asuransi agar OPD terkait akan di panggil serta dikomunikasikan apa saja persyaratan untuk membuat asuransi bagi nelayan.

"Salah satu program prioritas saya bagi para nelayan yakni, membuat  jaminan untuk mereka, apalagi  premi hanya 18 ribu per nelayan perbulannya dan tinggal di bicarakan saja soal perbulan, per tiga bulan atau per tahun", jelas Rudi Mbojo sapaan akrabnya.

"Saya akan melakukan insuren terhadap nelayan, ini merupakan langkah lebih maju untuk nelayan nantinya", tutup HMS.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar