Oleh: Fahrul Ramadhan
Sebelum memulai tulisan ini, saya awali dengan kata-kata hari ini: “Sayang anak dan sayang istri; begitupun sebaliknya, sayang ibu dan sayang suami.”
Yandi-Umi Ros lahir dari kelompok plutokrasi, yaitu bentuk pemerintahan atau sistem sosial di mana kekuasaan dan pengaruh ditentukan oleh kekayaan individu atau kelompok. Dalam sistem ini, orang-orang kaya memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan politik dan ekonomi, sering kali mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kelas yang kurang mampu. Jika kita melihat secara struktural, orang-orang penting dalam tubuh Pemda Kabupaten Bima mayoritas adalah keluarga Yandi-Umi Ros.
Paslon (pasangan calon) Bupati dan Wakil Bupati Yandi-Umi Ros berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Paslon ini lahir dari genealogis kekuasaan, baik secara biologis maupun ideologis. Sehingga, periode kedua Dinda-Dahlan terus memastikan semua perangkat pemenangnya tetap terjaga utuh. Rencana tersebut berjalan mulus dengan terkonsolidasi nya fungsionaris-fungsionaris Pemerintah Daerah (Pemda), mulai dari kepala dinas hingga unit terkecil (desa).
Dinasti Dinda-Dahlan tidak seperti cerita Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit menghadapi krisis serius akibat tidak adanya pewaris laki-laki, yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan bangsawan dan memicu konflik internal. Banyak tokoh berusaha merebut kekuasaan, yang mengarah pada persaingan sengit dan perang saudara. Tanpa pemimpin yang kuat, Majapahit terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.
Cerita di atas tidak mewakili transisi kekuasaan Dinda-Dahlan; mereka memastikan adanya garis keturunan yang siap melanjutkan. Saya optimis menilai Yandi-Umi Ros akan menang dalam Pilkada 2024 karena Dinda-Dahlan masih setia kawan, dan jatah politiknya saling menguntungkan. Memang banyak politisir yang berharap mereka pecah koalisi, walaupun periode pertama sempat ricuh. Namun, kemampuan Umi Dinda menahan Pak Dahlan agar tetap dalam barisan semula sangat kuat. Ramuan yang disajikan oleh Umi Dinda adalah jatah politik yang saling menguntungkan.
Yandi-Umi Ros: Bukan Harapan Rakyat
Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bima 2024, tampaknya semakin jauh dari pertarungan politik gagasan dan prestasi. Dua periode kepemimpinan Dinda-Dahlan menciptakan pesimisme politik di kalangan publik, dengan melakukan normalisasi politik yang menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan.
Politik lokal di Kabupaten Bima tidak memberikan eskalasi untuk diperdebatkan, karena tim sukses sudah terpapar politik mainstream yang mendominasi, sehingga mereka menolak berdebat gagasan besar. Banyak akademisi, aktivis, dan politisasi lama yang menjadi bagian dari tim sukses tersebut, namun tidak memberikan nilai edukatif terhadap publik.
Ketika membaca poster bertuliskan “MUDA BERKARYA MENGAYOMI”, narasi ini berusaha menghegemoni anak muda. Namun, Yandi bukanlah representasi mayoritas anak muda di Bima yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan; ia lahir dari kelas sosial minoritas yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan mudah. Demi memenuhi hasrat Umi Dinda, Yandi dimajukan secara paksa sebagai anggota DPRD saat ia masih ingin bergaul, dan kini dipaksa maju sebagai calon Bupati.
Saya tekankan lagi, dukungan terhadap Yandi-Umi Ros bukan karena slogan dan janji politik yang manis. Dukungan ini muncul karena kerja keras Dinda-Dahlan yang takut kehilangan kekuasaan. Yandi-Umi Ros hanyalah simbol tanpa kapasitas untuk memimpin.
Yandi pernah menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima periode 2019-2024. Selama lima tahun, kepemimpinannya tidak membuahkan hasil signifikan; ia bahkan kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DPRD memiliki peran penting dalam membentuk peraturan daerah dan mengawasi pelaksanaan APBD, namun, prestasi yang dihasilkan selama ini minim.
Salah satu gagasan yang pernah ditawarkan oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) teritori Bima tentang Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Petani tidak diindahkan. Padahal, kajian akademis dan landasan yuridisnya sudah lengkap. Kapasitas DPRD di bawah kepemimpinan Yandi sangat minim, dan tidak mampu melahirkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Beredar berita bahwa warga Desa Londu, Kaboro, dan Sambori meminta Yandi-Ros memperhatikan sektor pertanian jika terpilih pada 14 Oktober 2024, seperti dikutip dari Oborbima. Apa yang bisa diharapkan setelah Yandi menjadi bupati, sedangkan posisinya sebagai ketua DPRD sebelumnya tidak memberikan dampak bagi sektor pertanian?
Memotong Rantai Dinasti Dinda-Dahlan
Kemenangan Yandi-Umi Ros akan menjadi kemenangan tiga periode Dinda-Dahlan. Apakah Yandi-Umi Ros sudah pasti menang? Berdasarkan kalkulasi politik saat ini, saya sangat yakin, karena dalam tradisi politik transaksional, memiliki uang berlimpah bisa menjadi pemenang. Pasangan Yandi-Umi Ros dapat mengorganisir aktivis, merangkul lawan politik sebelumnya, dan membius kesadaran publik.
Rantai dinasti Dinda-Dahlan akan semakin kuat setelah Pilkada. Dinasti ini akan menjadi mitos jika rakyat menyadari bahwa pilihan politik mereka selama ini salah. Meskipun Dinda-Dahlan telah memimpin Kabupaten Bima selama hampir 20 tahun, dari H. Ferry Zulkarnain dua periode hingga kepemimpinan Dinda-Dahlan saat ini, perubahan yang nyata tidak terlihat.
Apakah itu belum cukup lama? 20 tahun adalah waktu yang cukup panjang, dan jika Yandi-Umi Ros terpilih, masa kepemimpinan mereka ke depan hanya akan memperpanjang ketidakadilan. Pemilukada berikutnya (2029) harus menjadi momen bagi rakyat untuk membatasi dinasti ini. Jika tidak, kehidupan kita akan terus terjebak dalam ketidak egalitarian yang kronis: “The rich get richer, the poor get poorer.” Ciri utama bakal calon pemimpin rakyat ke depan (2029) harus lebih dekat dengan rakyat, terlibat langsung dalam aktivitas mereka, memiliki intelektual yang mumpuni, kritis, dan, yang lebih penting, berjuang bersama rakyat sebelum menjabat sebagai pejabat pemerintah
0 Komentar