WARTABUMIGORA.ID|KALIMANTAN SELATAN,-Media online di Indonesia semakin tumbuh subur baik berizin maupun yang tidak berizin. Tahun 2020 saja, tercatat sekitar 8.000 ribu media.
Hal itu terungkap saat seminar nasional Hari Peringatan Pers (HPN) tahun 2025 di Ballroom Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat ( 07/02/2025 ).
Dari jumlah tersebut, Dewan Pers (DP) baru bisa memverifikasi sekitar 200-an media, dan terus berlanjut.
Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Indonesia, M Faisal mengkritisi pertumbuhan media online yang dianggap over.
Menurut dia, media relation (hubungan media) merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Humas atau PR sebuah instansi.
Dahulu, sambung Faisal, 10 tahun lalu mendekati media mudah-mudah amat. Karena jumlah media koran atau wartawan televisi sedikit.
“Sekarang jumlahnya sudah mencapai ribuan. Itu di Kalimantan Timur saja,” kata Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur itu.
Di satu Kabupaten saja, tambah Faisal, berkontrak dengan media sampai 300 media. Belum satu provinsi.
“Ketika ditanya media apa, semua bilang punya media. Mau diasingkan, salah juga. Serba salah jadinya,” curhat Faisal pada forum nasional itu.
Dalam 2 tahun terakhir, kru Faisal di Kominfo Kaltim agak sedikit lega dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 49 tahun 2024 tentang pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Yang kami fasilitasi untuk kontrak kerjasama adalah Pimred yang tersertifikasi Utama dari dewan pers dan syarat standar lainnya,” ujarnya.
Faisal mengaku, sejak Pergub tersebut terbit pertumbuhan media bisa dikendalikan dan pengalokasian anggaran pemerintah terarah.
“Tapi banyak yang menentang dan demo sana sini. Tetapi minimal bisa menjadi contoh daerah lain untuk mengikuti aturan dewan pers,” ucapnya.
Faisal mengatakan, memilih media untuk kerjasama dengan pemerintah harus selektif. Buat aturan dan tegakan.
“PKL atau UMK yang tidak punya izin digebrak (digusur). Masa media yang hanya modal bayar domain, nda jelas asal usulnya dan tiba-tiba menjadi wartawan dibuat kontrak dengan menghabiskan uang pemerintah,” sindirnya menutup.
0 Komentar