Integritas Aparatur Tak Bisa Ditawar, Wakil Bupati Dompu Syirajudin Beri Peringatan Keras

Foto. Istimewa.

Juma,at, 7 Maret 2025.

Oleh, Rizky.

WARTABUMIGORA.ID|DOMPU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, sebuah sistem pengawasan ketat untuk menekan praktik korupsi di daerah. Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, bersama jajaran pejabat daerah, turut hadir dalam rapat Zoom Meeting yang membahas langkah-langkah strategis guna memperkuat transparansi dan tata kelola pemerintahan.

Peluncuran MCP 2025 menghadirkan 8 area pencegahan, 16 sasaran, dan 111 indikator, yang dirancang untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekda Dompu, Gatot Gunawan Putra Perantauan, SKM., M.MKes, serta Plt. Inspektur Inspektorat Hj. Daryati Kustilawati, SE., M.Si, turut serta dalam diskusi penting ini.

Kehadiran Wakil Bupati Dompu dalam acara ini menegaskan komitmen Pemkab Dompu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga

• Ketua PPS Desa Rasabou Tetap Konsisten Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2024
• Korps HMI Wati MPO Cabang Dompu Raya Merayakan Milad HMI Yang Ke 77 Thn dan Dirangkaikan Dengan Dialog Publik
• Koordinator Daerah BEM NUSANTARA NTB Angkat Suara Melihat Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Universitas Nggusuwaru Bima
• Ahmad Hidayatullah Presiden Mahasiswa Universitas Nggusuwaru Mengecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswanya

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, menegaskan bahwa menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan komitmen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Upaya ini harus dimulai dengan pencegahan dini terhadap tindakan koruptif, yang berawal dari kesadaran dan komitmen setiap individu dalam pemerintahan,” tegas Syirajuddin dalam keterangan resminya, Kamis 6 Maret 2025.

Untuk itu, ia mengharapkan agar aparatur di Dompu memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan daerah.

“Dengan komitmen yang kuat, harapan bersama menuju Dompu Maju dapat terwujud, memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD NTB 2019-2024 ini juga menekankan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat dalam setiap aspek pemerintahan.

“Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi menjadi kenyataan demi kemajuan Dompu yang lebih baik,” pungkasnya.