WARTABUMIGORA.ID| DOMPU- Aktivis Mataram mendesak Camat Kilo untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap Kades Mbuju terkait dugaan penggelapan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan Karang Taruna desa setempat. Ungkapnya Saat diwawancarai. Kamis/17/04/2025.
" Desakan ini muncul menyusul adanya indikasi kuat kami bahwa dana yang telah dialokasikan tidak sampai atau tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh organisasi kepemudaan tersebut. " Ungkap abib hendrawan
Kedua Aktivis mahasiswa ini, yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan dari pemuda peduli desa, menyampaikan keprihatinan mereka atas potensi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut salah satu aktivis mahasiswa abib hendrawan, informasi mengenai dugaan penggelapan anggaran ini berawal dari keluhan sejumlah anggota Karang Taruna Desa Mbuju yang merasa tidak pernah menerima atau memanfaatkan dana yang seharusnya menjadi hak mereka.
Mereka mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran yang setiap tahunnya seharusnya disalurkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan kepemudaan di desa. Ketidakjelasan ini dinilai menghambat perkembangan potensi pemuda desa serta mematikan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
Lebih lanjut, kedua mahasiswa tersebut menyatakan bahwa tindakan dugaan penyelewengan anggaran ini tidak hanya merugikan Karang Taruna, tetapi juga mencoreng citra pemerintah desa secara keseluruhan.
Sedangkan Fadlul Muhammad yang biasa disapa Femas Mereka menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
" Oleh karena itu, saya berharap Camat Kilo dapat bertindak cepat dan tegas dengan membentuk tim independen untuk melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa, khususnya yang dialokasikan untuk Karang Taruna." Kata femas.
Kedua mahasiswa mataram tersebut berharap Camat Kilo dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan serius dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti adanya penyimpangan.
" Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa," Tutup femas.
0 Komentar